Bupati Afni, Bagus Tidaknya Wajah Kabupaten Ditentukan Admin Medsos OPD

Bupati Afni, Bagus Tidaknya Wajah Kabupaten Ditentukan Admin Medsos OPD

Redaksi       Comment   

Kupas Nusantara || SIAK--Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan, dunia saat ini sudah berubah eranya milenial. Masyarakat dengan mudah mendapatkan data dan informasi di Media Sosial.

Karena itu, melalui bimbingan teknis ini, ia ingin setiap admin sosmed di OPD aktif menyampaikan kegiatan lingkup dinas di Media Sosial. Agar masyarakat tahu bahwa dinas itu bekerja.

"Rakyat ingin melihat kita kerja, buat konten narasi menarik tunjukan bahwa dinas kita tuh kerja," kata Afni, saat membuka, Bimtek Admin Media Sosial, di Raja Indra Pahlawan Room Lt.II Kantor Bupati Siak,Kamis, (16/4/2026).

Ia juga menegaskan, jika konten yang di buat di kritik Itu menjadi energi untuk terus bagaimana berbuat lebih baik lagi. Namun, jangan membiarkan hoax meraja lela.

"Lindungi kawan-kawan yang bekerja luar biasa dilapangan. Bagus tidaknya kabupaten kita, wajahnya diluar sana ditentukan bapak-ibu yang ada diruangan ini" ucapnya.

Sementara Kepala Diskominfo Siak, Rozi Chandra mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung arah kebijakan dalam transformasi digital, termasuk penguatan komunikasi publik pemerintah, serta program literasi digital.

Dalam konteks tersebut, ASN tidak hanya dituntut mampu bekerja secara administratif, tetapi juga harus mampu menjadi komunikator publik yang adaptif, cerdas dan bertanggungjawab di ruang digital.

"Melalui kegiatan ini kami berupaya untuk meningkatkan kapasitas ASN dalam pengelolaan medsos perangkat daerah. Membangun pemahaman terkait strategi komunikasi publik yang efektif, serta menguatkan koordinasi komunikasi publik Pemkab Siak" ujarnya.

Rozi menambahkan, output yang diharapkan dari kegiatan ini, perangkat daerah memiliki admin medsos yang kompeten dan terlatih, perencanaan konten yang lebih terstruktur, terbentuknya jejaring pengelola medsos pemkab siak serta meningkatnya kualitas komunikasi publik pemkab siak di ruang digital.

"Kami menegaskan melalui kegiatan ini kita berharap tidak hanya hadir di ruang digital, tetapi mampu menjadi sumber informasi yang kredibel, membangun kepercayaan publik, serta menjaga citra pemerintah daerah secara profesional dan berintegritas," terangnya.

Kegiatan Pembekalan dan Pengembangan Kapasitas ASN Pengelola Media Sosial pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Diikuti 102 peserta, berasal dari Perangkat Daerah, Kecamatan dan RSUD.

Bupati Afni, menjadi pemateri pada kegiatan itu, Yanti Sugiarti dari Pandu Literasi Digital Kementerian Komdigi RI dan Best Practice pembuatan dan pengelolaan media sosial perangkat daerah oleh Rizqa Harumanti, Social Media Specialist.

Diakhir kegiatan, Kepala Diskominfo Siak Rozi Chandra memberikan hadiah sebagai apresiasi kepada 3 Admin Perangkat Daerah yang aktif dalam pengelolaan Media Sosial, diantaranya peringkat I diraih Dinas Pariwisata, peringkat II Satpol PP dan peringkat III Dinas PU Tarukim.

(Aya/MC Siak)

Lapas Narkotika Rumbai Bersinergitas Dengan Pihak Bareskrim Polri Dalam Pengungkapan Kasus Peredaran Narkotika

Lapas Narkotika Rumbai Bersinergitas Dengan Pihak Bareskrim Polri Dalam Pengungkapan Kasus Peredaran Narkotika

Redaksi       Comment   

Keberhasilan pengungkapan kasus Narkotika sebagaimana pemberitaan di beberapa  media adalah hasil kerja sama dan bentuk Sinergitas yang baik antara pihak Lapas Narkotika Rumbai dan Tim Bareskrim POLRI.

Berawal dari Tim Dittpid Narkotika Bareskrim POLRI 

menyampaikan informasi bhw ada indikasi salah satu WB LPN Rumbai dengan inisial HFP, yg terkait dengan penangkapan kurir Narkoba di wilayah Pekanbaru, Riau.

Berdasarkan informasi tersebut pihak Lapas Narkotika Rumbai memfasilitasi tim Bareskrim POLRI untuk melaksanakan pemeriksaan dan pendalaman terkait keterlibatan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan kurir Narkotika dimaksud.  Saat ini Warga Binaan tsb kami tempatkan di sel pengasingan dg pengawasan khusus dan ketat.  Kami msh terus melakukan koordinasi dan bekerjasama dg Tim Bareskrim dlm pengungkapan kasus ini.  Jika terbukti bersalah, WB tersebut akan kami tindak tegas dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sampai sejauh ini belum ada indikasi keterlibatan petugas dalam kasus tersebut,  bilamana pendalaman tim Bareskrim POLRI ada keterlibatan petugas Lapas, kami akan menindak tegas oknum petugas dimaksud dengan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta diproses secara hukum.

Kami berkomitmen dan secara konsisten melaksanakan perintah pimpinan baik Pusat maupun Kantor Wilayah dalam menjaga keamanan dan ketertiban Lapas Narkotika Rumbai agar bersih dari peredaran alat komunikasi illegal, Pungli dan Narkotika ( Halinar), dengan secara intens melakukan sosialisasi peraturan yang berlaku dan melaksanakan razia rutin maupun insidentil beserta tes urin berkala kepada seluruh petugas dan WBP secara acak.

Kami tetap terbuka terhadap informasi-informasi baik dari Masyarakat maupun Aparat Penegak Hukum jika ada ada keterlibatan Warga Binaan maupun petugas Lapas Narkotika Rumbai dalam peredaran Narkotika,kami akan menindaklanjutinya dan memberikan tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian tanggapan yang bisa kami sampaikan atas atensi reka-rekan media kami ucapkan Terima kasih

Pemkab Siak Dorong Petani Jemput Program PSR, Bupati Afni : Kuncinya Kolaborasi.

Pemkab Siak Dorong Petani Jemput Program PSR, Bupati Afni : Kuncinya Kolaborasi.

Redaksi       Comment   

Siak, kupastuntas-site - Bupati Siak, Afni Zulkifli, membuka Sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PKSP) Tahun 2026 dan menegaskan pentingnya kolaborasi serta kesiapan petani dalam mengakses program tersebut agar berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

 

Dalam arahannya, Afni menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak ditopang oleh dua sektor utama, manufaktur dan perkebunan. Jika kedua sektor ini terganggu, maka akan berdampak langsung pada ekonomi daerah.

 

“Kalau industri terganggu produksinya, ekonomi ikut terganggu. Begitu juga perkebunan, kalau harga sawit tidak baik, produktivitas rendah, atau konflik lahan terjadi, itu juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” ujar Bupati Afni, di Okky Resto, Jalan Raja Kecik, Kamis (16/4/2026).

 

Ia menyebutkan, di tengah keterbatasan lahan di Kabupaten Siak, peningkatan produktivitas menjadi satu-satunya solusi, sehingga program Peremajaan Kelapa Sawit dari Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal oleh petani.

 

“Lahan kita sudah tidak ada lagi untuk perluasan. Maka produktivitas yang harus kita dorong dengan melakukan PSR dan program ini harus kita akses bersama,” tegasnya.

 

Ia juga menegaskan, jika petani masih kesulitan mengakses program, maka pelayanan harus dibenahi. Peluang dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit disebutnya cukup besar dan perlu dimanfaatkan bersama.

 

Ia mendorong kelompok tani untuk aktif menyiapkan proposal dan jemput peluang agar program dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk tahun 2026 target peremajaan kebun kelapa sawit di Kabupaten Siak seluas 750 Ha, target ini mencakup perkebunan eks Plasma dan Perkebunan Swadaya.

 

 "Kuncinya kolaborasi dan konsolidasi. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri, kalau tidak kita hanya jadi penonton kebijakan negara,” tegas Afni.

 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak, Kaharuddin selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada petani terkait teknis dan persyaratan program PSR.

 

"Program PSR ini penting dalam meningkatkan produktivitas, kualitas, serta kesejahteraan petani kelapa sawit yang memiliki kontribusi yang begitu besar bagi ekonomi Kabupaten Siak selama ini. Yang tumbuh dan tampaknya telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita saat ini. hingga 2025 program PSR telah menjangkau 3.119 kebun dengan luas 7.223 hektar di Kabupaten Siak," kata dia.

 

Ketua Koperasi Jasa Jaya Abadi Sungai Berbari, Purnama, menyampaikan bahwa pihaknya tertarik untuk mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Saat ini kelompoknya telah mulai mengurus pengajuan, meskipun masih terdapat tahapan perbaikan administrasi yang perlu diselesaikan.

 

“Kami tertarik untuk mengikuti PSR, apalagi tadi Bupati juga menyampaikan agar program ini diperbanyak. Saat ini kami sudah mulai mengurus pengajuan, namun masih ada tahap perbaikan administrasi. Dengan adanya pendampingan dari dinas, kami merasa lebih termotivasi dan terbantu dalam proses pengusulan," ringkasnya.

(Rahma/MC Kabupaten Siak)

Puluhan Tahun Dihuni Warga, Status Lahan Meranti Pandak Dipertanyakan: Pemkot Pekanbaru Turun Tangan

Puluhan Tahun Dihuni Warga, Status Lahan Meranti Pandak Dipertanyakan: Pemkot Pekanbaru Turun Tangan

Redaksi       Comment   

PEKANBARU,kupas Nusantara  – Pemerintah Kota Pekanbaru tengah mendalami riwayat penguasaan lahan seluas 2,1 hektare yang menjadi objek sengketa di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir. Penelusuran ini bertujuan untuk memastikan dasar hukum masyarakat sebelum merumuskan strategi penyelesaian konflik agraria tersebut.

Sengketa ini berdampak secara langsung terhadap 80 kepala keluarga atau lebih dari 400 jiwa yang telah mendiami kawasan itu sejak era 1960-an. Tim dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru telah turun ke lapangan untuk meninjau dan berkomunikasi langsung dengan warga terdampak guna memetakan akar permasalahan secara komprehensif.

Kami masih menggali historisnya terlebih dahulu. Apakah ada dokumen atau surat yang menunjukkan penguasaan lahan oleh masyarakat, walaupun bentuknya tidak formal," ujar Kepala Bagian Hukum Setdako Pekanbaru, Edi Susanto kepada GoRiau, Rabu (15/4/2026).

Dari hasil peninjauan lapangan, ditemukan sejumlah dokumen lama yang diklaim warga sebagai bukti penguasaan lahan. Dokumen tersebut berupa surat keterangan berbentuk segel dan berkas yang diterbitkan pemerintah desa setempat pada masa awal pembukaan kawasan Meranti Pandak.

Rukun Kampung atau RK itu dulu digunakan sebagai keterangan bahwa seseorang menguasai lahan di suatu wilayah. Ini akan kami pelajari lebih lanjut sebagai bagian dari alat bukti," urainya.

Selain mengumpulkan bukti dari masyarakat, Pemkot Pekanbaru juga akan melakukan klarifikasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Langkah ini krusial untuk menguji keabsahan dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 yang menjadi landasan klaim pihak perusahaan. Hal tersebut diperkuat dengan beredarnya informasi bahwa pejabat BPN sebelumnya mengaku tidak pernah menerbitkan sertifikat itu.

"Itu yang akan kami cross-check ke BPN, apakah benar proses penerbitannya sesuai prosedur atau tidak," paparnya.

Edi menegaskan, pemerintah daerah tidak hanya bersiap menempuh jalur perdata. Tim hukum juga membuka peluang menelusuri dugaan unsur pidana di balik klaim dan penerbitan dokumen HGB tersebut. Warga, tim kuasa hukum, dan pihak terkait akan segera dipertemukan untuk menyusun kronologi utuh secara transparan tanpa tergesa-gesa.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, bersama Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, menjadikan sengketa ini sebagai atensi khusus. Keduanya memberikan mandat langsung agar tim hukum pemerintah mendampingi masyarakat guna memastikan keadilan berpihak pada kebenaran.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah meminta saya serta tim hukum agar mengawal proses ini secara serius. Hal ini menunjukkan ketulusan kita sebagai pejabat publik kepada masyarakat Pekanbaru. Dan memang tugas kita untuk memastikan masyarakat tidak terampas haknya, proses ini akan kami kawal sampai tuntas apa pun hasil dan putusannya," tutup Edi. ***

Jawaban Pemerintah Atas LKPJ 2025: Wabup Siak Tekankan Efisiensi Anggaran dan Sinergi Program Nasional.

Jawaban Pemerintah Atas LKPJ 2025: Wabup Siak Tekankan Efisiensi Anggaran dan Sinergi Program Nasional.

Redaksi       Comment   

Siak Sri Indrapura, kupasnusantara-site – Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, menyampaikan, tanggapan dan jawaban Pemerintah Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Siak Tahun 2025.

Tanggapan tersebut di sampaikan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak di Ruang Rapat Puti Kacang Mayang, Gedung Panglima Ghimbam, Rabu, (15/4/2026).

Wabup Syamsurizal menegaskan, saat ini pemerintah fokus pada efisiensi dan penataan BUMD. Menanggapi pandangan fraksi terkait kemandirian ekonomi, Pemerintah Kabupaten Siak berkomitmen melakukan pembenahan BUMD agar memberikan kontribusi nyata bagi PAD.

"Langkah konkret yang diambil meliputi evaluasi kinerja berkala, penguatan manajemen, hingga penataan unit usaha yang kurang produktif," ujarnya.

Ia mengatakan, ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Pemkab Siak juga menegaskan komitmennya terhadap efisiensi belanja daerah. 

"Kami memastikan pelayanan publik tidak akan terganggu. Hasil penghematan belanja diarahkan langsung untuk memperkuat program prioritas yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat," tegas Syamsurizal.

Syamsurizal mengapresiasi para anggota legislatif atas masukan, pertanyaan, dan saran yang diberikan demi perbaikan tata kelola pemerintahan di Negeri Istana.

Menjawab isu ketimpangan pembangunan infrastruktur, Wabup menjelaskan adanya tantangan geografis berupa lahan gambut dan wilayah konsesi perusahaan yang memerlukan perizinan khusus. 

"Saat ini, kondisi jalan mantap di Kabupaten Siak mencapai 51,17% atau 957,017 km. Fokus utama pembangunan saat ini adalah memperkuat konektivitas antar-kampung di seluruh kecamatan," terangnya.

Di sektor sosial, Pemkab Siak mencatatkan prestasi membanggakan dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 77,19% pada tahun 2025, naik dari 76,52% di tahun sebelumnya. 

"Capaian ini menempatkan Siak di posisi ketiga tertinggi di Provinsi Riau, serta menduduki peringkat pertama untuk kategori Kabupaten se-Provinsi Riau," ulasnya lagi.

Selain itu, kata dia dari sisi sinergi Kebijakan Nasional menutup jawabannya, Wabup menekankan pentingnya sinergi antara daerah dan pusat sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. 

Pemerintah Kabupaten Siak berkomitmen untuk memastikan setiap program daerah terintegrasi dengan arah kebijakan nasional dan program strategis pusat.

"Ke depan, diperlukan langkah aktif dan progresif bersama DPRD agar sinergi ini berjalan baik, termasuk dalam optimalisasi PAD dan penanganan isu lingkungan seperti Karhutla," pungkasnya.

Diseminasi:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak

Penulis: Doli Watari/MC-Siak

Bupati Pelalawan Hadiri Kunker Komisi II DPR RI

Bupati Pelalawan Hadiri Kunker Komisi II DPR RI

Redaksi       Comment   

Pekanbaru, kupasnusantara-site - Bupati Pelalawan H. Zukri, S.M., M.M menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau dalam rangka pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bank daerah sebagai pilar penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Pekanbaru, Kamis (2/4/2026).

Kunjungan kerja ini dipimpin oleh anggota Komisi II DPR RI Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H dan dihadiri oleh Plt. Gubernur Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Dr. H. Syahrial Abdi, AP., M.Si, jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Plt. Direktur Utama Bank Riau Kepri, Direktur BUMD, BLUD dan BMD Drs. H. Yudia Ramli, M.Si, para kepala daerah se-Provinsi Riau, Tim Komisi II DPR RI, serta direksi BUMD dan para undangan. 

Dalam arahannya, Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi menegaskan bahwa keberadaan BUMD diharapkan menjadi motor penggerak kemandirian fiskal daerah. Ia menyampaikan bahwa hampir seluruh daerah di Riau telah memiliki BUMD, meskipun kondisi kinerjanya masih bervariasi.

“Kita berharap ke depan, dengan dukungan regulasi seperti Undang-Undang BUMD, tata kelola BUMD semakin profesional, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi daerah.” ujarnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk menangkap peluang strategis dalam pengelolaan sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, agar daerah memiliki peran lebih besar dalam pengelolaan sumber daya unggulan.

Dalam forum tersebut, Bupati Pelalawan H. Zukri menyampaikan pentingnya penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pilar utama dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, BUMD harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi, bukan sekadar pelengkap dalam struktur pembangunan.

Bupati Zukri juga menyampaikan bahwa besarnya potensi sumber daya alam di Kabupaten Pelalawan, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit, seharusnya dapat dikelola secara optimal melalui BUMD agar memberikan nilai tambah langsung bagi daerah.

“BUMD harus diberi ruang yang lebih luas untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sektor strategis daerah. Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati pihak luar, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.” ujarnya.

Bupati Zukri juga mendorong adanya kebijakan yang memungkinkan BUMD menjalin kemitraan dengan koperasi dan masyarakat, sehingga tercipta penguatan ekonomi berbasis kerakyatan. Zukri berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI dalam memberikan fleksibilitas regulasi, agar BUMD dapat berkembang lebih profesional, adaptif, dan mampu menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi daerah.

Ponpes Berkembang, Bupati Siak: Kita Siapkan Generasi Pemimpin

Ponpes Berkembang, Bupati Siak: Kita Siapkan Generasi Pemimpin

Redaksi       Comment   

Tualang, kupasnusantara-site – Bupati Siak menghadiri kegiatan halal bihalal bersama pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Siak yang digelar di Pondok Pesantren Sabilul Hidayah KM 10, Kecamatan Tualang, Perawang Barat, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, Camat Tualang, serta para pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Siak.

Dalam sambutannya, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Siak, Imam Ahmadi, menyampaikan harapannya agar keberadaan pondok pesantren yang terus berkembang di Kabupaten Siak dapat membawa keberkahan bagi daerah.

“Seiring bertambahnya pondok pesantren di Kabupaten Siak, semoga daerah ini semakin diberkahi,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar menekankan bahwa para santri merupakan aset penting sebagai calon pemimpin masa depan Kabupaten Siak. 

Ia juga mengingatkan pentingnya peran orang tua, pimpinan pondok, serta ustaz dan ustazah dalam membimbing generasi muda.

“Santri adalah aset masa depan. Mari kita bimbing mereka dengan baik, serta menjauhkan dari pergaulan bebas dan bahaya narkoba,” pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Siak turut menyampaikan bahwa dunia pendidikan di Kabupaten Siak saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan. 

Ia mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait persoalan di sektor pendidikan.

Selain itu, Bupati juga merespons masukan dari FKPP terkait kemudahan perizinan pendirian pondok pesantren.

“Kami tetap berkomitmen untuk mempermudah proses perizinan pendirian pondok pesantren. Jika ada kendala, silakan datang dan laporkan langsung kepada saya,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, melainkan juga peran bersama antara orang tua dan lingkungan.

“Mari kita bersama-sama memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita. Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga para santri di sini kelak menjadi pemimpin Kabupaten Siak di masa depan,” tutupnya.

Eko/Agi/ MC Kab. Siak