GRIB Jaya Bersama LM2R Gelar Reboisasi Mangrove dan Bagikan Sembako di Desa Sesap
Kupas Nusantara, MERANTI, 10 Mei 2026 – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB Jaya Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Laskar Muda Melayu Riau (LM2R), Kelompok Perhutanan Sosial Koperasi Bumi Mangrove Sejahtera, serta KOPGRABKT Jaya Meranti menggelar kegiatan penghijauan (reboisasi) mangrove dan bakti sosial di Desa Sesap, Sabtu (10/5/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut diisi dengan penanaman puluhan ribu bibit mangrove, pengelolaan hutan kebun tani berkelanjutan, serta pembagian ratusan paket sembako kepada masyarakat setempat.
Ketua GRIB Jaya Kepulauan Meranti, Jami’an SM, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian bersama dalam menjaga kelestarian hutan mangrove demi generasi mendatang. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk perhatian kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari pemanfaatan fungsi hutan mangrove.
Menurutnya, upaya konservasi harus tetap mempertimbangkan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yakni pembangunan yang berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan.
Jami’an juga berharap masyarakat tetap tenang dan bijaksana terkait persoalan perdagangan ekonomi karbon sambil menunggu kebijakan pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat terkait pemanfaatan fungsi hutan mangrove di Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Kami berharap adanya kebijakan khusus terkait pemanfaatan fungsi hutan mangrove bagi masyarakat di wilayah pulau terluar dan perbatasan seperti Kepulauan Meranti, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang masih tergolong miskin ekstrem,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa solusi legal dalam pemanfaatan fungsi hutan sangat diperlukan agar masyarakat tetap memperoleh penghidupan, sementara kelestarian hutan tetap terjaga.
“Ke depan kita akan menyiapkan badan hukum, perizinan, serta administrasi lainnya. Menurut kami legal itu mudah, sepanjang mengikuti aturan sesuai Undang-Undang Kehutanan dan lingkungan hidup,” tegas Jami’an.
Sementara itu, Ketua Laskar Muda Melayu Riau (LM2R), Jefrizal SH, menyampaikan bahwa masyarakat di wilayah pesisir sejak lama menggantungkan hidup dari kawasan mangrove.
“Perhutanan sosial saat ini menjadi solusi konkret bagi masyarakat. Ketika masyarakat melakukan pelestarian dan perlindungan hutan mangrove, maka aspek keberlanjutan harus menjadi prioritas,” katanya.
Perwakilan Kelompok Perhutanan Sosial Koperasi Bumi Mangrove Sejahtera, Asnawi Nazar, menjelaskan pihaknya telah memiliki kelompok perhutanan sosial dan KOPGRABKT Jaya Meranti sebagai wadah kolaborasi masyarakat dalam pemanfaatan fungsi hutan mangrove secara legal dan berkelanjutan.
“Kami berharap ada sinergi bersama pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat agar pemanfaatan hutan mangrove dapat mendorong ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan perwakilan KOPGRABKT Jaya Meranti, R. Antoni. Ia menilai sektor konversi mangrove selama ini berkaitan langsung dengan kehidupan para pekerja dan buruh bongkar muat.
“Jika faktor produksi bergerak dan alat produksi berjalan, maka masyarakat memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini juga berdampak terhadap UMKM, daya beli masyarakat, hingga sektor ketenagakerjaan lainnya,” ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, Konsultan LPB BDS-P Kementerian Koperasi dan UMKM RI, Arman Saputra SIP, turut mengucapkan selamat HUT ke-15 GRIB Jaya Indonesia.
Ia juga menyampaikan salam hormat kepada Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario de Marshal, serta Ketua DPD GRIB Jaya Provinsi Riau, Martin Purba.
Menurut Arman, pemerintah pada prinsipnya membuka ruang bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan sosial demi kesejahteraan rakyat. Namun demikian, seluruh kegiatan tetap harus mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, produksi, hingga pemasaran agar usaha yang dijalankan benar-benar layak dan berkelanjutan.
“Semua kegiatan harus memiliki studi kelayakan dan bernilai ekonomis demi keberlangsungan hidup masyarakat banyak. Tentunya kita tetap memerlukan petunjuk dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum,” tutupnya.
Red/
